DEPOK (30/06) – Dalam rangka menyelaraskan program kerja dan menentukan arah pembangunan jangka menengah, Badan Permusyawaran Kalurahan (Bamuskal) Depok menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Perencanaan. Kegiatan krusial ini dilaksanakan pada Selasa (30/06/2026) bertempat di Balai Kalurahan Depok.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini difasilitasi penuh oleh Pemerintah Kalurahan Depok. Forum ini menjadi ruang krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan masa depan kalurahan melalui pembahasan perencanaan kegiatan serta agenda krusial: Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan.
Sinergi Lintas Sektoral demi Kemajuan Desa
Keberhasilan pembangunan kalurahan membutuhkan komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut tecermin dari hadirnya jajaran tokoh penting dalam musyawarah ini. Forum dihadiri langsung oleh:
-
Lurah beserta Pamong Kalurahan Depok.
-
Seluruh Anggota Bamuskal Depok.
-
Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) selaku fasilitator dan pengawas regulasi program.
-
Tokoh Masyarakat yang membawa aspirasi langsung dari akar rumput.
Lurah Depok dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara Bamuskal dan jajaran pamong. Beliau menegaskan bahwa perubahan RPJM Kalurahan ini sangat penting dilakukan untuk menyesuaikan dinamika regulasi terbaru serta kebutuhan riil masyarakat saat ini agar pembangunan tetap sasaran.
Pembahasan Perubahan RPJM, RKP 2027, dan Pembentukan Tim Verifikasi
Agenda utama musyawarah berjalan dengan khidmat dan interaktif. Forum membedah draf perencanaan kegiatan yang akan mendongkrak kesejahteraan warga serta mengkaji poin-poin Perubahan RPJM Kalurahan. Perubahan RPJM ini dirasa mendesak demi mengakomodasi prioritas program kerja yang bersinggungan langsung dengan penguatan ekonomi lokal, infrastruktur esensial, dan peningkatan pelayanan publik di Kalurahan Depok.
Selain membahas RPJM, forum krusial ini juga melangkah ke depan dengan memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa program pembangunan di tahun mendatang direncanakan secara matang, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
Guna menjamin akuntabilitas dan kelayakan teknis dari usulan-usulan kegiatan yang masuk, dalam musyawarah ini juga resmi dibentuk Tim Verifikasi Kegiatan. Tim ini nantinya akan bertugas melakukan survei lapangan, mengecek kesesuaian anggaran, hingga memastikan seluruh rencana program memenuhi regulasi yang berlaku sebelum disahkan.
Melalui diskusi dan penyerapan aspirasi yang dinamis, seluruh peserta musyawarah akhirnya mencapai kata sepakat (mufakat). Hasil kesepakatan dalam Muskal Perencanaan ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan yang berkekuatan hukum.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan selesainya Muskal Perencanaan ini, Pemerintah Kalurahan Depok bersama Bamuskal berkomitmen untuk menjaga transparansi di setiap tahapan realisasi program. Partisipasi aktif dari Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa diharapkan terus mengawal jalannya pembangunan agar berjalan akuntabel dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (Sekretariat/Depok)