Pemerintah Kalurahan  memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

secara garis besar kewenangan Pemerintah Kalurahan terdiri dari :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. kewenangan lokal berskala Desa
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah kalurahan Depok harus melakukan penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan asas :

1. Kepastian Hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. tertib kepentingan umum
4. keterbukaan
5. proporsionalitas
6. profesionalitas
7. akuntablilitas
8. efektivitas dan efisiensi
9. kearifan lokal
10. keberagaman
11. partisipatif