Artikel
Dasar Hukum
08 Juli 2019
Administrator
25.818 Kali Dibaca
Dasar hukum penyelenggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kalurahan Depok Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo, didasarkan pada beberapa dasar hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Adapun dasar hukum penyelenggaraan PPID antara lain :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa
- Keputusan Bupati Nomor 186/c/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Keputusan Bupati Nomor 291/A/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Kulon Progo
- Peraturan Kalurahan Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Informasi Publik Kalurahan Depok
- Keputusan Lurah Depok Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Depok
- Keputusan Lurah Depok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan media sosial kalurahan Depok
- Keputusan Lurah Depok Nomor 19 Tahun 2023 tentang SOP Layanan Informasi
- Keputusan Lurah Depok Nomor 20 Tahun 2023 Tentang SOP Aduan Layanan Informasi
- Keputusan Lurah Depok Nomor 21 Tahun 2023 tentang SOP Sengketa Informasi
- Keputusan Lurah Depok Nomor 24 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik
- Keputusan Lurah Depok Nomor 25 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan
Kirim Komentar
Arsip Artikel
PELAKSANAAN APBKALURAHAN DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024
SAFARI TARAWIH SEBAGAI AJANG SAMBANG WARGA DAN PENYEBAR LUASAN INFORMASI
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kegiatan Pengisian Pamong Kalurahan Resmi Dimulai
Maklumat PPID
Profil Wilayah Desa
Pemerintah desa
Sejarah Desa
Aduan
Daftar Informasi Publik
Tugas dan Fungsi Jagabaya
SOP PPID
Merti Padukuhan Ganggengan Wetan
Aparatur Desa
Media Sosial
